Menakar Masa Depan Demokrasi

Democracy

Banyak orang berkata bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling baik yang pernah ada. Dalam kurikulum pendidikan pun istilah demokrasi ada sebagai bahan ajar bagi anak didik. Namun, ada beberapa hal yang sangat mengganjal perasaan jika aku harus mengakui bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling baik. Jika memang demokrasi merupakan sistem yang paling baik, mengapa sekarang permasalahan semakin merajalela?

Dalam tulisan ini aku mengutip tulisan dari sebuah catatan di Facebook yang diakses pada 11 Maret 2013, pukul 01.55 (GMT+7). Adapun isi kutipan tersebut sebagai berikut, ditandai 3 strip (- – -).

– – –

1. Demokrasi

Asal-Usul Demokrasi

Demokrasi secara bahasa berasal Yunani terdiri dari kata demos dan cratein yang berarti pemerintahan rakyat. Istilah ini muncul sejak zaman Yunani Kuno pada sistem pemerintahan Athena sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Landasan utama demokrasi adalah kebebasan sebagimana disampaikan oleh Socrates.

Freedom, I replied; which, as they tell you in a democracy, is the glory of the State–and that therefore in a democracy alone will the freeman of nature deign to dwell.” (Republic—Plato)

Pada abad pertengahan, Eropa dikuasai oleh para gerejawan dan para penguasa yang dianggap sebagai wakil Tuhan di Bumi. Mereka diberi legalitas oleh Tuhan untuk membuat aturan sendiri dan menerapkannya kepada rakyat. Pada akhirnya kesewenang-wenangan yang dibuat penguasa pada saat itu menimbulkan gejolak di tengah-tengah rakyat. Rakyat mulai menuntut kebebasan dan hak-hak mereka.

Pergolakan ini membuat para filosof melihat kembali warisan sistem politik Yunani Kuno untuk membangun ulang peradaban mereka. Filosof seperti Rosseau memandang kekuasaan adalah mandat dari rakyat kepada penguasa untuk menjalankan apa yang ingin mereka terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk hal inilah penguasa digaji oleh rakyat dan bisa diganti jika sudah tidak disukai oleh rakyat. Inilah yang menghasilkan kontrak sosial. Sementara filosof lain seperti Montesquieu mengusulkan adanya pembagian kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Ketiga unsur tersebut disebut Trias Politica, yang terdiri dari legislatif (yang menetapkan perundangan dan hukum), eksekutif (pelaksana pemerintahan), dan yudikatif (badan peradilan).

Prosedur Demokrasi

Secara prosedur, demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasan tertinggi di tangan rakyat yang dijalankan oleh wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, dalam sistem demokrasi rakyat berperan, baik secara langsung atau tidak, untuk menentukan jalannya pemerintahan mulai dari pembuatan undang-undang, implementasi kebijakan hingga mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, beberapa unsur berikut ini harus ada dalam sistem demokrasi:

  • Adanya partisipasi aktif rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Adanya pengakuan terhadap supremasi hukum.
  • Adanya persamaan antar warga negara.
  • Adanya kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berperilaku, dan kebebasan kepemilikan.
  • Adanya supremasi warga sipil atas militer.

Dengan demikian, sesungguhnya demokrasi adalah sistem pemerintahan yang ingin mengejawantahkan kebebasan manusia, berupa kebebasan berperilaku, beragama, berpendapat, beragama, atau hak asasi manusia. Dibuatlah konsepsi bahwa kedaulatan untuk membuat hukum ada di tangan rakyat dan rakyat pun berkuasa untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Semua ini jelas-jelas bertentangan dengan Islam yang menyerahkan penentuan hukum kepada Allah semata. Oleh karena itu, bagi seorang muslim demokrasi adalah sistem kufur sehingga haram mengambilnya, menerapkannya, dan mempropagandakannya.

2. Demokrasi dalam Krisis

Sebagai sebuah sistem politik, bagi para pendukungnya, sistem demokrasi adalah yang paling ideal karena merupakan pertengahan antara tirani-otokrasi yaitu pemerintahan yang dikuasi oleh satu orang dan anarki yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan. Sehingga negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan. Kenyataannya pada saat ini, sistem politik demokrasi sedang mengalami krisis bahkan sudah ada di jurang kehancuran. Hal ini bisa kita lihat dalam tiga faktor berikut:

Besarnya Pengaruh Korporasi

Pengaruh korporasi asing terhadap demokrasi dapat dilihat dari perkembangan globalisasi yang terjadi pada saat ini. Globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, atau politik dengan pembentukan hubungan-hubungan regional dan global yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut terjadi dengan munculnya pasar bebas, penanaman modal asing atau revolusi di bidang komunikasi dan teknologi informasi yang semakin memperbesar interkoneksi lintas batas teritorial negara bangsa. Dengan kondisi ini, suatu negara bangsa tidak lagi otonom dalam melakukan pengambilan keputusan karena harus memperhatikan faktor-faktor di luar dirinya, baik dalam konteks nasional, regional, bahkan global.

Meskipun globalisasi dapat digunakan untuk menjelaskan bidang ekonomi, politik, atau sosial, tetapi pengaruh bidang ekonomi sangat dominan. Dampak  globalisasi bagi ekonomi nasional akan berlangsung melalui tiga mekanisme, yakni tekanan perdagangan yang semakin kompetitif, multinasionalisasi produksi (memaksa pasar bebas), dan integrasi pasar keuangan global. Integrasi ekonomi dan pasar global ini dimotori oleh kebijakan ekonomi neoliberal di seluruh dunia. Hal inilah yang menyebabkan kuatnya pengaruh ekonomi terhadap globalisasi.

Globalisasi neoliberal adalah sebuah bentuk darwinisme sosial dalam kehidupan masyarakat di mana yang kuat akan berjaya dan yang lemah akan ditindas dan ditinggalkan. Dalam tatanan neoliberal, hal-hal normatif seperti “kebaikan bersama” tidak lagi dianggap sebagai tujuan yang secara intensional dikejar oleh pemegang otoritas politik-ekonomi, tetapi hanya sebagai hasil sampingan dari kinerja politik-ekonomi. Dengan pergeseran ini maka upaya seperti pengentasan kemiskinan bukan lagi sebagai tujuan yang secara intensional dikejar. Sebaliknya yang dikejar oleh agenda politik-ekonomi neoliberal adalah “the accumulation of individual wealth”.

Oleh karena itu, peran pemerintah akan semakin berkurang dan diserahkan kepada individu dengan mekanisme pasar. Dengan cara ini maka proses marginalisasi (terjadinya kesenjangan) dalam masyarakat akan berjalan secara ganda yakni kelompok-kelompok miskin akan tersingkir karena prinsip “daya beli menentukan hak” dan penghapusan jaring pengaman sosial (subsidi).

Kebebasan kepemilikan dalam globalisasi neoliberal juga menyebabkan ketidakmerataan dalam penguasan sumber-sumber produksi. Pengusaaan sumber-sumber produksi pada akhirnya merepresentrasi dalam bentuk penguasaan politik. Akibatnya, orang-orang yang mempunyai kekayaan lebih akan mempunyai peluang lebih besar untuk mempengaruhi proses-proses politik. Para korporasi inilah yang menjadi aktor-aktor kunci dalam pengambilan kebijakan politik yang berhasil menyampaikan pesan ke seluruh dunia bahwa tidak ada jalan lain untuk mencapai kemakmuran kecuali dengan kapitalisme global dalam kompetisi internasional yang diputuskan melalui free trade dan free market.

Para pemikir telah dengan kritis mengkritik bagaimana globalisasi menciptakan ketimpangan dalam ditribusi pendapatan dan memberi dampak buruk terhadap demokrasi. Seperti dikemukakan Korten:

Korporasi telah muncul sebagai institusi pengendali yang dominan di planet ini, dengan yang terbesar di  antara mereka menjangkau hampir semua negara di dunia dan memiliki ukuran dan kekuatan yang lebih besar daripada kebanyakan pemerintahan. Makin  lama, kepentingan korporatlah dan bukan kepentingan manusia, yang menentukan agenda politik badan-badan negara dan internasional meskipun realitas ini dan implikasinya sebagian besar tidak disadari”. (Korten, 1997)

Lebih  lanjut, Korten menggambarkan bagaimana demokrasi dikalahkan oleh kapitalisme.

“Pada tahun 1980-an, kapitalisme menang atas komunisme. Tahun 1990-an, kapitalisme menang lagi atas demokrasi dan ekonomi pasar. Bagi sementara orang,  di  antara kita yang tumbuh dan dibesarkan dengan keyakinan bahwa kapitalisme merupakan pondasi demokrasi dan pasar bebas, pasti akan terkejut ketika mengetahui bahwa dalam kapitalisme, demokrasi pun dapat dijual kepada penawar tertinggi, dan bahwa pasar bebas itu sebenarnya direncanakan secara terpusat oleh megakorporasi global yang ukurannya lebih besar dari banyak negara yang ada”. (Korten, 2002)

Kebanyakan perusahaan  multinasional mempunyai unit departemen tersendiri yang mampu melakukan lobi-lobi intensif kepada pemerintahan nasional sehingga kebijakan pemerintah dijamin tidak akan merugikan kepentingan mereka. Pada akhir  1980-an, ketika korporasi-korporasi  Jepang mengeluarkan sekitar $100 juta setahun untuk lobi politik di Amerika Serikat (AS) dan $300 juta lagi untuk membangun jaringan politik rakyat jelata guna mempengaruhi opini masyarakat. Dalam kategori berbeda, tetapi mempunyai kesamaan substansi, adalah bagaimana Pemerintah Meksiko mengeluarkan lebih dari $25 juta dan merekrut banyak pelobi Washington terkemuka untuk mendukung kampanye NAFTA (Korten, 2002). NAFTA adalah representasi regionalisme ekonomi yang menegaskan bagaimana negara nasional secara sistematis memfasilitasi perusahaan-perusahaan multinasional untuk melakukan perdagangan lebih intensif dalam suatu kawasan.

Inilah yang menyebabkan pemerintah cenderung melindungi kepentingan para kapitalis jika terjadi konflik antara rakyat dan perusahaan. Kekuatan lobi para kapitalis ini yang akan membawa kehancuran bagi demokrasi karena pemerintah yang dipilih rakyat ternyata lebih mementingkan kepentingan korporasi dibandingkan kepentingan rakyat.

Perilaku Korup Pejabat

Secara bahasa, korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio yang berarti busuk atau rusak. Karena itu, Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal berusaha memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Hubungan antara demokrasi dan korupsi berawal dari mahalnya proses politik dalam sistem demokrasi. Ketika seseorang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif atau eksekutif, dia memerlukan dana yang besar untuk mengkampanyekan dirinya dan program-programnya. Sumber dananya bisa berasal dari uang sendiri atau “sumbangan” dari pihak lain. Dengan proses inilah dia mendapatkan kekuasaan. Ketika kekuasaan sudah di tangan hal yang dilakukan tentu adalah mengembalikan modal atau memberikan keuntungan kepada yang dulu memberi modal, kemudian memupuk modal untuk mempertahankan kekuasaan pada proses politik selanjutnya. Terbentuklah siklus “money makes power and power makes money”, dengan jalan ini pula para kapitalis yang memiliki banyak modal mempengaruhi proses-proses politik dan kebijakan yang dikeluarkan ketika kekuasaan sudah di tangan.

Menjelang pemilu 2014, tingkat korupsi diperkirakan akan semakin besar mengingat persaingan caleg dan parpol yang semakin ketat. Belum lagi sarana-sarana kampanye yang digunakan semakin beragam dengan menggunakan media massa secara massif dan tenaga-tenaga konsultan pemenangan pemilu yang disewa secara professional. Sedangkan pada umumnya parpol-parpol yang ada tidak memiliki sumber pendanaan yang jelas. Dengan kebutuhan dana yang semakin besar, para caleg dan parpol mau tidak mau harus mencari pemasukan yang sepadan. Ada dua cara yang bisa ditempuh, yaitu korupsi APBN atau memperdagangkan kebijakan. Korupsi APBN dilakukan dengan mark-up atau pengambilan dana proyek. Yang lebih berbahaya adalah korupsi dengan menggunakan kebijakan yang dibuat pemegang otoritas karena cara ini sulit dideteksi. Perilaku korupsi semakin diperparah dengan lemahnya integritas pribadi seorang pejabat, penegakan hukum yang lemah dan budaya yang terjadi di masyarakat, seperti suap dan nepotisme.

Menurut Transparency International Indonesia, indeks korupsi Indonesia pada tahun 2012 berada pada angka 32 (dari skala 100) pada urutan 118 dari 182 negara. Para pelaku korupsi justru mereka yang berada di pilar-pilar demokrasi. DPR dan DPRD yang dianggap perwujudan demokrasi adalah sarang banyak pelaku korupsi. Survey yang dilakukan Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) di 163 kabupaten/kota di 33 provinsi pada tanggal Mei 2012 menunjukan bahwa menurut para responden DPR adalah lembaga terkorup dengan presentasi sebesar 47%, kemudian diikuti Kantor Pajak (21,4%), Kepolisian (11,3%), Parpol (3,9 %), dan Kejaksaaan Agung (3,6 %).

Sepanjang 2012 saja, KPK berhasil menyeret dua anggota Banggar DPR ke meja hijau. Pertama adalah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang divonis empat tahun 10 bulan penjara karena dianggap terbukti menerima suap. Uang suap berupa cek senilai Rp 4,6 miliar itu diterima Nazaruddin terkait kapasitasnya sebagai anggota Banggar DPR dalam mengawal penganggaran proyek Wisma Atlet SEA Games Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian Wa Ode Nurhayati juga duduk di kursi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa KPK mendakwa Wa Ode menerima suap Rp 6,5 miliar dari tiga pengusaha terkait kewenangan Wa Ode dalam mengalokasikan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Jual beli anggaran juga menjadi modus lain dalam korupsi di DPR. Hal ini yang dikeluhkan oleh Ketua MK Mahfud MD sebagai penyebab kurang berkualitasnya produk undang-undang yang dihasilkan untuk menyejahterakan rakyat. Lembaga kepolisian pun tidak lepas dari praktek korupsi bahkan dilakukan oleh para perwira tinggi. Dimulai dari kasus L/C fiktif BPD Bali kepada Bank BNI, pembobolan BNI, Kasus Gayus Tambunan, hingga yang saat ini sedang hangat yaitu kasus pengadaan simulator SIM.

Mental korup bukan saja didominasi wakil rakyat pusat, tapi juga kepala daerah yang notabene produk pilkada. Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan pada Januari 2011 lalu, ada 155 kepada daerah yang menjadi tersangka korupsi. “Tiap minggu ada tersangka baru. Dari 155 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi, 74 orang di antaranya adalah gubernur,” ungkap Gamawan.

Muncul pertanyaan menarik, apakah korupsi juga terjadi pada negara-negara demokrasi yang sudah maju seperti Amerika ? Ataukah korupsi hanya terjadi di negara-negara demokrasi yang sedang berkembang? Menurut hemat penulis, cara-cara yang digunakan di negara-negara maju berbeda dengan yang terjadi di negara-negara berkembang meskipun pada hakikatnya sama yaitu menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Jeffrey D. Sachs, Guru Besar Ekonomi dan Direktur Earth Institute pada Columbia University sekaligus Penasihat Khusus Sekjen PBB mengenai Millennium Development Goals, mengatakan negara-negara kaya adalah pusat perusahaan-perusahaan global yang banyak melakukan pelanggaran paling besar.

Mantan wakil presiden Dick Cheney masuk ke Gedung Putih setelah menjabat Direktur Utama Halliburton. Selama Cheney memegang jabatan di Halliburton, perusahaan tersebut telah menyuap pejabat-pejabat Nigeria sehingga berhasil memperoleh akses-akses mengelola ladang-ladang minyak di negeri itu yang bernilai miliaran dolar. Ketika pemerintah Nigeria menuduh Halliburton melakukan penyuapan, perusahaan itu menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan dengan membayar denda sebesar US $3,5 juta.

Penurunan Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga evaluasi kebijakan. Salah satu faktor yang bisa dijadikan parameter partisipasi politik masyarakat adalah keterlibatan mereka dalam pemilu. Di sini, masyarakat terlibat langsung untuk menyalurkan suaranya dan memilih calon yang akan menjalankan fungsi legislatif atau eksekutif. Partisipasi masyarakat dalam pemilu terutama sejak zaman orde baru sebagai berikut.

Perolehan Suara Golput (dalam % dari jumlah total yang berhak memilih)

  • 1971 : 6.64 %
  • 1977 : 8.40 %
  • 1982 : 8.53 %
  • 1987 : 8.39 %
  • 1992 : 9.09 %
  • 1997 : 9.42 %
  • 1999 : 10.21 %
  • 2004 : 23.34 %
  • 2009 : 39.10 %

Dari data di atas, sejak era orde baru partisipasi masyarakat dalam pemilu cenderung turun. Apalagi sejak era reformasi peningkatan persentasenya sangat besar dari 10.21% pada tahun 1999 menjadi 39.10 % pada tahun 2009. Angka ini jauh lebih besar dari suara Partai Demokrat yang memenangkan pemilu 2009, yaitu sebesar 12.70% (dari total yang berhak memilih). Dengan demikian, pemenang sesungguhnya dalam pemilu yang dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2009 adalah “Partai Golput”.

Kemudian apa penyebab besarnya angka golput dalam pemilu di Indonesia? Penyebabnya bisa kita bagi menjadi dua garis besar, masalah teknis dan non-teknis. Masalah teknis muncul karena tidak terdaftarnya seseorang dalam daftar pemilih tetap (DPT). Masalah ini muncul karena sistem yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa menjangkau semua lapisan masyarakat.

Sedangkan masalah yang kedua adalah masalah non-teknis. Masalah non-teknis muncul karena masyarakat sudah apatis dengan proses politik di Indonesia atau bisa juga karena pandangan ideologis tertentu untuk tidak ikut dalam proses pemilu. Menurut penulis, masalah non-teknis adalah penyebab utama terjadinya golput. Sikap apatis muncul karena masyarakat menilai bahwa siapapun yang terpilih tidak akan banyak membawa perubahan. Hal ini diperparah dengan sikap para politisi yang mengumbar janji untuk membela kepentingan rakyat ketika kampanye, akan tetapi ketika mereka terpilih justru kepentingan partai/kelompoknya-lah yang diutamakan. Ditambah lagi dengan fenomena korupsi yang dipertontonkan para pejabat dari mulai legislatif, eksekutif, hingga yudikatif.

3. Penutup

Adakah sistem demokrasi yang ideal? Kalau ada, yang mana? Tidak adanya jawaban terhadap pertanyaan ini menunjukan bahwa sistem demokrasi memang sudah corrupt dari awalnya. Eksistensi sistem demokrasi senantiasa meniscayakan adanya korupsi, bahkan di negara-negara yang mengusung demokrastisasi ke negara-negara lain. Oleh karena itu, demokrasi dan korupsi adalah saudara kandung. Meski dalam prakteknya, korupsi yang terjadi di negara berkembang lebih kentara karena merugikan rakyat dan negeri mereka sendiri, dengan cara korupsi APBN atau memperdagangkan kebijakan di dalam negeri. Hal ini berbeda dengan korupsi yang terjadi di negara maju, yang mana korupsi tidak kentara karena yang mereka mainkan adalah instrumen kebijakan negara untuk dijalankan di negara-negara berkembang baik melalui peran negara secara langsung atau melalui korporasi-korporasi internasional yang didukung negara.

Dari pemaparan di atas, penulis melihat bahwa secara faktual demokrasi akan hancur dengan sendirinya oleh orang-orang yang memperjuangkan dan menjalankan demokrasi itu sendiri. Pada saatnya nanti masyarakat akan tersadar dan harus disadarkan, hingga mereka melihat syariat Islam dan khilafah sebagai solusi kehidupan manusia. Kalau ditanya adakah sistem Islam yang ideal? Ada. Yang mana? Yang dipraktikan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat. Inilah gelombang baru peradaban dunia yang sudah disampaikan melalui kabar gembira dari Rasulullah saw.

ثُمّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ …

– – –

 

Sumber Gambar:

blogspot.com [diakses 12 Maret 2013 | pukul 04.00 (GMT+7)]

 

Bandung, 11 Maret 2013 | pukul 02.31 (GMT+7)

Baharuddin Aziz

[update 20130312.0423]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

8 − 6 =