Standar Keamanan Cloud dan Hukumnya di Indonesia

Artikel ini merupakan tulisan ulang dari tugas kuliah EL6116 Keamanan Database, yaitu Artikel Keamanan Sistem Informasi. Tugas ini dipublikasikan di https://keamanan-informasi.stei.itb.ac.id dengan judul sama, yaitu Standar Keamanan Cloud dan Hukumnya di Indonesia.

Pendahuluan

Cloud computing (CC) atau terjemah bebas dalam bahasa Indonesia, Komputasi Awan, merupakan suatu model yang memberikan kenyamanan akses suatu jaringan sesuai keperluan pada suatu wadah bersama terdiri atas sumber daya komputasi (seperti jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan) yang dapat dikonfigurasi dengan cepat. [1] Namun, dibalik kenyamanan tersebut terdapat beberapa ancaman yang dapat membahayakan, baik individu, kelompok, bahkan negara. Beberapa ancaman yang dapat membahayakan cloud computing adalah kebocoran data, pencurian kredensial, peretasan API, eksploitasi kerentanan sistem, pembajakan akun, hilangnya data secara permanen, penyalahgunaan layanan cloud, dan serangan DOS. [2] Oleh karena itu, perlu ada standar keamanan yang diterapkan pada penyedia cloud computing. Selain itu, perlu juga hukum yang membatasi penggunaan cloud computing, terutama data yang menyangkut banyak orang dan data rahasia. Pada tulisan ini akan dibahas standar keamanan yang perlu dipenuhi suatu penyedia cloud computing serta hukum yang berlaku di Indonesia terkait cloud computing.

Jenis Layanan Cloud

Beberapa jenis layanan cloud [1], yaitu:

  • Infrastructure as a Service (IaaS): IaaS menyediakan penyimpanan atau sumber daya komputasi yang dapat diakses online. Misalnya, Google Cloud Storage, Microsoft Windows Azure Storage, dan Dropbox.
  • Platform as a Service (PaaS): PaaS menyediakan sebuah platform kepada pelanggan untuk menjalankan aplikasi. Biasanya PaaS menyediakan software development tool untuk membangun suatu aplikasi pada platform. Jenis aplikasi umum yang biasa dijalankan pada platform adalah suatu skrip (seperti PHP, Python) atau kode byte (seperti C#). Contoh penyedia PaaS, seperti Google App Engine atau Microsoft Azure.
  • Software as a Service (SaaS): SaaS menyediakan akses penuh terhadap software atau aplikasi. Aplikasi tersebut seperti email server, email client, atau document editor. Biasanya layanan SaaS dapat diakses melalui browser.

Ilustrasi jenis-jenis layanan cloud adalah seperti pada gambar berikut.

Jenis-jenis layanan Cloud Computing [3]

Standar Keamanan

Suatu penyedia cloud computing perlu memenuhi standard untuk menjamin keamanan penggunanya. Berikut ini merupakan pemetaan standard keamanan yang perlu diperhatikan oleh penyedia cloud computing. [4]

Standar Autentikasi dan Otorisasi

Tabel 1. Standard keamanan: autentikasi dan otorisasi

KategoriStandard yang TersediaOrganisasi
Autentikasi dan OtorisasiRFC 5246

Secure Sockets Layer (SSL)/ Transport Layer Security (TLS)

IETF
RFC 3820: X.509

Public Key Infrastructure (PKI) Proxy Certificate Profile

IETF
RFC5280: Internet X.509

Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

IETF
RFC 5849

OAuth (Open Authorization Protocol)

IETF
ISO/IEC 9594-8:2008 | X.509

Information technology — Open Systems Interconnection — The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks

ISO/IEC

& ITU-T

ISO/IEC 29115 | X.1254

Information technology — Security techniques — Entity authentication assurance framework

ISO/IEC

& ITU-T

FIPS 181

Automated Password Generator

NIST
FIPS 190

Guideline for the Use of Advanced Authentication Technology Alternatives

NIST
FIPS 196

Entity Authentication Using Public Key Cryptography

NIST
OpenID AuthenticationOpenID
eXtensible Access Control Markup Language (XACML)OASIS
Security Assertion Markup Language (SAML)OASIS

Standar Kerahasiaan

Tabel 2. Standard keamanan: kerahasiaan (confidentiality)

KategoriStandard yang TersediaOrganisasi
KerahasiaanRFC 5246

Secure Sockets Layer (SSL)/ Transport Layer Security (TLS)

IETF
Key Management Interoperability Protocol (KMIP)OASIS
XML Encryption Syntax and ProcessingW3C
FIPS 140-2

Security Requirements for Cryptographic Modules

NIST
FIPS 185

Escrowed Encryption Standard (EES)

NIST
FIPS 197

Advanced Encryption Standard (AES)

NIST
FIPS 188

Standard Security Label for Information Transfer

NIST

Standar Integritas

Tabel 3. Standard keamanan: integritas (integrity)

KategoriStandard yang TersediaOrganisasi
IntegritasXML signature (XMLDSig)W3C
FIPS 180-4

Secure Hash Standard (SHS)

NIST
FIPS 186-4

Digital Signature Standard (DSS)

NIST
FIPS 198-1

The Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC)

NIST

Standar Manajemen Identitas

Tabel 4. Standard keamanan: manajemen identitas

KategoriStandard yang TersediaOrganisasi
Manajemen identitasX.idmcc

Requirement of IdM in Cloud Computing

ITU-T
FIPS 201-1

Personal Identity Verification (PIV) of Federal Employees and Contractors

NIST
Service Provisioning Markup Language (SPML)OASIS
Web Services Federation Language (WS-Federation) Version 1.2OASIS
WS-Trust 1.3OASIS
Security Assertion Markup Language (SAML)OASIS
OpenID Authentication 1.1OpenID Foundation

Standar Monitoring Keamanan dan Respon Insiden

Tabel 5. Standard keamanan: monitoring keamanan dan respon insiden

KategoriStandard yang TersediaOrganisasi
Monitoring Keamanan dan Respon InsidenISO/IEC WD 27035-1

Information technology — Security techniques — Information security incident management — Part 1: Principles of incident management

ISO/IEC
ISO/IEC WD 27035-3

Information technology — Security techniques — Information security incident management — Part 3: Guidelines for CSIRT operations

ISO/IEC
ISO/IEC WD 27039; Information technology — Security techniques — Selection, deployment and operations of intrusion detection systemsISO/IEC
ISO/IEC 18180

Information technology – Specification for the Extensible Configuration Checklist Description Format (XCCDF) Version 1.2 (NIST IR 7275)

ISO/IEC
X.1500

Cybersecurity information exchange techniques

ITU-T
X.1520: Common vulnerabilities and exposuresITU-T
X.1521

Common Vulnerability Scoring System

ITU-T
PCI Data Security StandardPCI
FIPS 191

Guideline for the Analysis of Local Area Network Security

NIST

Standar Kendali Keamanan

Tabel 6. Standard keamanan: kendali keamanan

KategoriStandard yang TersediaOrganisasi
Kendali KeamananCloud Controls Matrix Version 1.3CSA
ISO/IEC 27001:2005

Information Technology – Security Techniques Information Security Management Systems Requirements

ISO/IEC
ISO/IEC WD TS 27017

Information technology — Security techniques — Information security management – Guidelines on information security controls for the use of cloud computing services based on ISO/IEC 27002

ISO/IEC
ISO/IEC 27018

Code of Practice for Data Protection Controls for Public Cloud Computing Services

ISO/IEC
ISO/IEC 1st WD 27036-4

Information technology – Security techniques – Information security for supplier relationships – Part 4: Guidelines for security of cloud services

ISO/IEC

Standar Manajemen Kebijakan Keamanan

Tabel 7. Standard keamanan: manajemen kebijakan keamanan

KategoriStandard yang TersediaOrganisasi
Manajemen Kebijakan KeamananATIS-02000008

Trusted Information Exchange (TIE)

ATIS
FIPS 199

Standards for Security Categorization of Federal Information and Information Systems

NIST
FIPS 200

Minimum Security Requirements for Federal Information and Information Systems

NIST
ISO/IEC 27002

Code of practice for information security management

ISO/IEC
eXtensible Access Control Markup Language (XACML)OASIS

Standar Ketersediaan

Tabel 8. Standard keamanan: ketersediaan (availability)

KategoriStandard yang TersediaOrganisasi
KetersediaanATIS-02000009

Cloud Services Lifecycle Checklist

ATIS
ISO/PAS 22399:2007

Societal security – Guideline for incident preparedness and operational continuity management

ISO

Peraturan di Indonesia

Berdasakan definisi yang pada awal tulisan, dapat dilihat bahwa cloud computing dapat digunakan oleh pribadi, kelompok, perusahaan, maupun pemerintahan. Pengguna memiliki kebebasan terhadap layanan cloud computing yang dipakainya. Namun, kebebasan tersebut perlu dibatasi terutama hal-hal yang berkaitan dengan keamanan negara atau data-data rahasia. Oleh karena itu, perlu aturan yang membatasi penggunaan cloud computing.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) [5] dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) [6], penyedia layanan cloud computing termasuk ke dalam kategori Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang perlu mematuhi aturan-aturan berikut. [6]

  • Kewajiban pendaftaran bagi PSE pelayanan publik (Pasal 5)
  • Kewajiban sertifikasi kelaikan hardware (Pasal 6)
  • Kewajiban didaftarkannya software bagi PSE pelayanan publik (Pasal 7)
  • Ketentuan tentang penggunaan tenaga ahli (Pasal 10)
  • Kewajiban-kewajiban dalam tata kelola sistem elektronik (Pasal 12)
  • Penerapan manajemen risiko penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 13)
  • Kewajiban memiliki kebijakan tata kelola dan SOP (Pasal 14)
  • Kewajiban dan ketentuan tentang pengelolaan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi (Pasal 15)
  • Pemenuhan persyaratan tata kelola bagi PSE untuk pelayanan publik (Pasal 16)
  • Penempatan pusat data dan pusat pemulihan bencana serta mitigasi atas rencana keberlangsungan kegiatan penyelenggara sistem elektronik (Pasal 17)
  • Pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 18 s.d. 19)
  • Kewajiban sertifikasi kelaikan sistem bagi PSE pelayanan publik (Pasal 30 s.d. 32)

Aturan Penempatan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data

Berdasarkan PP PSTE Pasal 17 ayat (2) dan (3), yaitu PSE untuk pelayanan publik diwajibkan untuk menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia. Adapun isi dari PP PSTE Pasal 17 ayat (2) dan (3) sebagai berikut.

  • Ayat (2): Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.
  • Ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Penjelasan PP PSTE

Berdasarkan penjelasan pada PP PSTE, pusat data yang dimaksud pada ayat (2) di atas adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data. Sedangkan pusat pemulihan bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

Meskipun ada aturan yang membatasi penempatan pusat data, sanksi untuk penyelenggara yang melanggar tidak diatur secara tegas. Berdasarkan Pasal 84 PP PSTE tentang sanksi administratif, sanksi diberikan jika PSE pelayanan publik tidak memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkan (Pasal 17 ayat 1 PP PSTE). Permasalahannya adalah pelanggaran terhadap aturan penempatan pusat data atau pusat pemulihan data termasuk ke dalam “tidak memiliki rencana keberlangsungan kegiatan” atau tidak. Hal tersebut tidak ada penjelasannya pada dokumen PP PSTE.

Aturan Penempatan Informasi Elektronik

Setelah pembahasan penempatan pusat data dan pusat pemulihan data, berikutnya adalah penempatan informasi elektronik. Pada bagian ini akan dibahas aturan penempatan informasi elektronik bagi suatu lembaga atau perusahaan pelayanan publik dalam penempatan data-datanya ketika menggunakan jasa penyedia cloud computing. Oleh karena itu, dua paragraf berikut menjelaskan lebih dahulu mengenai definisi pelayanan publik dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Definisi Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [7] dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (PP Pelayanan Publik) [8], definisi Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Lalu, definisi Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (Pasal 1 angka 2 PP Pelayanan Publik).

Penyelenggara Pelayanan Publik

Berdasarkan PP Pelayanan Publik [8], penyelenggaraan Pelayanan Publik termasuk dalam kategori pelayanan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah  tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 5 huruf c PP Pelayanan Publik). Penyelenggara Pelayanan Publik dapat berupa badan hukum lain (selain instansi pemerintah, BUMN, atau lembaga independen) yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan Misi Negara (Pasal 10 ayat 1 huruf b PP Pelayanan Publik). Badan hukum lain yang dimaksud adalah badan swasta (korporasi atau yayasan) yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan Misi Negara. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan kemampuan pemerintah sehingga dilaksanakan oleh badan swasta dengan biaya dai pemerintah atau subsidi. Badan hukum lain dapat dikategorikan sebagai Pelayanan Publik jika memiliki besaran nilai aktiva paling sedikitk 50 kali besaran pendapatan per kapita per tahun di wilayah administrasi pemerintahan penyelenggara pada tahun berjalan dan jaringan pelayanan yang pengguna pelayanannya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan (Pasal 10 ayat 2 PP Pelayanan Publik).

Contoh

Berdasarkan penjelasan dua paragraf di atas, misalkan ada rumah sakit menggunakan jasa penyedia cloud computing. Lalu, rumah sakit tersebut memiliki nilai aktiva (aset) sebesar Rp300 miliar, dengan asumsi pendapatkan per kapita nasional sebesar Rp50 juta, maka nilai minal pengkategorian sebuah badan hukum yang menjalankan misi negara sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah sebesar Rp2,5 miliar (Rp50 juta dikali 50). Oleh karena itu, rumah sakit tersebut termasuk ke dalam kategori penyelenggaraan layanan publik. Konsekuensinya adalah rumah sakit tersebut harus menggunakan jasa penyedia cloud computing yang lokasi pusat data dan pusat pemulihan datanya ada di wilayah Indonesia (Pasal 17 ayat 2 PP PSTE).  Hal tersebut berarti, secara tidak langsung penyedia jasa cloud computing yang dipakai oleh rumah sakit tersebut termasuk ke dalam PSE pelayananan publik.

Berbeda hal jika penyedia jasa cloud computing memberikan pelayanan kepada perusahaan perminyakan untuk keperluan internal sistem informasi manajemen perusahaan, maka penyedia jasa cloud computing tersebut tidak termasuk ke dalam PSE pelayanan publik atau tidak memiliki kewajiban terhadap pasal-pasal PP PSTE terkait penyelenggaraan PSE untuk pelayanan publik.

Daftar Pustaka

[1] P. Mell and T. Grance, “The NIST Definition of Cloud Computing Recommendations of the National Institute of Standards and Technology,” Nist Spec. Publ., vol. 145, p. 7, 2011.

[2] F. Y. Rashid, “The dirty dozen: 12 cloud security threats,” 2016. [Online]. Available: https://www.infoworld.com/article/3041078/security/the-dirty-dozen-12-cloud-security-threats.html.

[3] Security European Union Agency for Network and Information, “Cloud standards and security,” no. August, pp. 1–23, 2014.

[4] W. Bumpus, “NIST Cloud Computing Standards Roadmap,” NIST Cloud Comput. Stand., pp. 1–3, 2013.

[5] Presiden RI, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Layanan Elektronik,” no. 1, pp. 1–29, 2008.

[6] Government of Indonesia, “PP No. 82/2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,” pp. 1–54, 2012.

[7] P. R. INDONESIA, “UU RI No.25/2009 Tentang Pelayanan Publik,” pp. 1–44, 2009.

[8] P. R. INDONESIA, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” pp. 1–26, 2012.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

eight − seven =